a. Pendidikan
Setelah diadakan pengalihan pendidikan dari pemerintah
Belanda kepada pemerintah RIS tahun 1950, oleh mentri pendidikan Dr. Abu
Hannifah, disusun sebuah konsep pendidikan yang menitik beratkan pada
spesialisasi. Garis bersar konsep tersebut mencakup berbagai hal diantaranya
adalah pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3
: 1. Bagi setiap sekolah umum mulai dari bawah ke atas diadakan 1 sekolah
teknik. Sebagai lanjutannya adalah sekolah teknik menengah dan sekplah teknik
atas yang masing-masing ditempuh dalam 3 tahun.
Selain itu, karena Iindonesia adalah negara kepulauan, maka
dibeberapa kota didakan akademik pelayaran. Akademik Oseonografi dan Akademik
Reserch Laut yang didirikan di kota Surabaya, Makasar, Ambon, Manado, Padang
dan Palembang. Untuk tenaga pengajar didatangkan dari luar negeri seperti
Inggris, Amerika dan Prancis. Selanjutnya juga didirikan sekolah tinggi
pertanian. Direncanakan diSumatra Barat dekat Payakumbuh diadakan filial dari
Sekolah Tinggi Pertanian Bogor. Namun, konsepsi tersebut hilang saat kabiner
Hatta berhenti. Oleh Menteri Abu Hafiah juga dirancangkan kota universiter
untuk kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bukittinggi.
Direncanakan pula untuk mendirikan akademik voor wetenschappen.
Sistem pendidikan diadakan dengan titik berat
desentralisasi, yaitu dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama
menjadi urutan daerah dan supervisi pusat. Sekolah menengah atas menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai masalah keuangan maupun mata
pelajaran. Dalamrangka konsolidasi universitas-universitas negara, dikeluarkan
Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1950 yang mewajibkan Mentri Pendidikn
Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat, jika perlu mengambil
tindakan dari peraturan yang berlaku dan lain lain.
Dalam pelaksanannya tanggal 2 Februari 1950 Ir. Surachman
diangkakt menjadi Rektor Universitas Indonesia. Selama periode domookrasi
liberal berdasarkan peraturan pemerintah No. 57 tahun 1954 yang mulai berlaku
tangal 10 November 1954 didirikan sebuah universitaslain di Jawa, yaitu
Universitas Airlangga di Surabaya. Perluasan universitas-universitas di luar
Jawa direalisasikan dengan dikeluarkannya PP No. 23, 1 September yang
menetapkan berdirinya Universitas Hasanudin di Makasar, serta PP No. 24 tahun
1956 yang menetapkan berdirinya Universitas Andalas di Bukittinggi. Kemudian
berutrurt-turut berdasarkan PP No. 37 tahun 1957 mulai 1 September 1957 di
Bnadung didirikan Universitas Padjajaran, serta dengan PP No. 48 tahun 1957 tanggal
1 September 1957 didirikan Universitas Sumatra Utara di Medan.
Dalam perkembangan selanjutnya tahun 1958 dibawah Menteri PP
dan K. Prof. Prijno disusun konsepsi pengajaran yang disebut Sapta Usaha Tama
yang terdiri atas tujuh ketentuan yaitu
1) Penertiban aparatur
dan usaha-usaha departemen PP dan K
2) Meningkatkan seni dan
olahraga
3) Mengharuskan usaha
halaman
4) Mengharuskan
penabungan
5) Mewajibkan usaha-usaha
koperasi
6) Mengadakan kelas
masyarakat serta
7) Membentuk regu kerja
dikalangan SLA dan universitas
Mengenai sekolah asing, pada tahun 1957 pemerintah menganbil
tindakan pengawasan yang dilasanakan oleh Departemen Pengajaran dan pihak
penguasa Perang Pusat. Sekoah asaing merupakan sekolah partikelir yang mengunakan
bahasa asing sebagai bahasa pengantarnya. Pada pertengahan tahun 1957 sekoalh
asing yang terdiri atas 1.800 sekolah Cina dan 125 sekoalh Belanda dinilai
mempunyai aspek khusus yaitu
1) Karena
Belanda belum bersahabat dengan Indonesia,
2) Timbulnya
sengketa politik antara Kou MinTang dan Kung Chang Tang di Cina yang telah
meluas sampai ke masyarakat Cina di indonesia.
Maka dari itu pemerintah mengambil keputusan utuk mencegah
merembetnya persoalan Cina ke Indonesia. Tentang pengawasan pengajaran aing
tersebut maka dikeluarkan Peraturan Penguasaan Militer pada 6 November 1957 No.
4/PMT tahun1957 yang berlangsung sampai 17 April 1958.
Dalam bidang pendidikan jasmani tanggal 2 Januari 1950
dikeluarkan Undang-Undang No.4 tahun 1950 tentng pengajaran. Pada bab IV pasal
9 tentang pendidikan jasmani tercantum “Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah
membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dengan adanya
ini maka jumlah kantor inspeksi pendidikan jasmani dan sekolah Gguru Pendidikan
Djasmani (SGPD) juga kantor instruktur, aplikasi dari pendidikan jasmani
dinentuk.
b. Bahasa
Gagasan untuk menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia timbul
pasca diadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan yang menghasilkan keputusan
penyelidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan praktis bagi bahasa Indobesia.
Dibentuklah panitia Panitia Pembahas ejaan Bahasa Indonesia dengan surat
keputusan Mentri PP dan K No. 448/S 19 Juli 1956.
Pada 17 April 1957 diadakan perjajian persahabatan antar RI
dan Persekutuan Tanah Melayu. Selanjutnya tanggal 4-7 Desember 1959 di Jakarta
diadakan sidang bersama antara Panitia Pelsanaan Kerja sama Bahasa
Melayu-Bahasa Indonesia yang diketuai olelh Prof. Dr. Slametmuljana dan Kuasa
Bahasa Resmi Baharu Persekutuan Tanah Melayu dipimpin Syeh Nasir bin ismail.
Sidang ini menghasilkan pengumuman bersama Ejaan Bahasa Melayu-Bahasa
Iindonesia yang pada tahun 1961 diterbitkan oleh Departemen PP dan K Republik
Indonesia.
c. Seni
Setelah pengakuan kedaulatan, di Yogyakarta berdiri
organisasi Pelukis Indonesia atau PI yang awalnya dipimpin oleh Sumutro
kemudian diganti oleh Solihin dan Kusnadi. Perkumpulan para pelukis muda adalah
PIM atau Pelikis Indonesia Muda yang terbentuk tahun 1954 dengan Widaya senagai
ketuanya. Paling awal di Yogyakarta berdiri PTPI atau Pusat Tenaga Pelukis
Indonesia dengan Djajenggasmoro sebagai ketuanya. Oleh pemerintah didirikan
Akademi Seni Rupa Indonesai (ASRI) yang dibagi menjadi lima bagian yaitu seni
lukis, patung, ukir, reklame dan pendidikan guru gambar. Di Solo beberapa
pelukis nergabung dengan Himpunan Budaya Surakarta. Di Madiun berdir Tunas
Muda.
Seni tari pada periode tahun 1945-1955 pembaharuannya baru
terbatas pada teknik penyajian. Pada waktu itu pengaruh komunis sangat terasa,
tarian klasik yang dianggap berbau keraton dikesampingkan dan muncuk tarian
yang bertema kerakyatan dan kehidupan sehari-hari, seperti tari tani, tari
tenun, tari nelayan dan tari koperasi. Perkembangan semacam ini berkembang
diseluruh tanah air. Pada 27 Agustus 1950 di Surakarta didirikan Konservatori
Karawitan, maksud dari didirikannya konservatori karawitan ini adalah untuk
mempertinggi serta memperkembangkan karawitan.
Selanjutnya muncul tokoh-tokoh seniman dari Lembaga
Kebudayaan Rakyat (Lekra), merupakan sebuah ormas PKI yang mendukung konsepsi
Presiden Soekarno dan mendesak agar seluruh kehidupan seni diperpolitikan
sesuai dengan garis partai mereka. Tokoh-tokoh tersebut seperti Henk Ngantung,
Pramoedya Ananta Toer, Basuki Resobowo, dan Kotot Sukardi. Dalam tubuh PPFI
tinbul ketegangan antara pendukung Konsepsi Presiden dan golongan yang tidak
menyetujui para artis film berpolitik praktis. Akhirnya, golongan akhitnya golongan
komunis (PKI) berhasil mempengaruhi PPFI sehingga ditengah kancah pergolakan
para artis film itu muncul istilah :Artis film yang berpolotik”.oleh A.S Bey
diusulakan untuk diadakannya simposium film dengan acara artis film yang
berpolitik, yang kemudian diadakan pada tanggal 8 September 1957 di Aula
Univesitas Indonesia.
Mengenai perkembangan seni bangunan dapat dikatakan bahwa
keadaan bangunan di kota-kota pada umumnya mengambil tempat tidak berketentuan
dan tidak selaras dengan keadaan alam. Sekkolah-sekolah, kantor besar. Toko.
Gedung tua, dan pondok rakyat berselang-seling sepanjang jalan atau dalam satu
bagian kota yang seharusnya mempunyai ketentuan pasti. Sedangkan
untuk baguanan di desa-desa masih berpegang pada corak lama hal ini disebabkan
karena lemahnya ekonomi rakyat.
d. Media Komunikasi Masa
Ciri umum dari pers pada masa demokrasi liberal adalah
ditandai dengan prinsip-prinsip liberal dalam penulisan berita, tajuk rencana
da pojok. Pada umumnya memiliki segi komersial yang kurang meskipun telah
diasuh secara liberal.
Suatu ciri khusus pada masa liberal adalah surat kabar bekas
milik Dinas Penerangan Belanda yang kemudian diambil alih oleh tenaga bangsa
Indonesia. Ternyata dalam pengurusannya jauh lebih baik dibandingkan pers yang
diusahakan oleh modal awasta nasional.
Pada tahun 1957, dengan dinasiolisasikannya
perusahaan-perusahaan Belanda, membuat surat kabar dengan bahasa Belanda lenyap
dari peredaran. Peristiwa terpenting dalam perkembngan surat kabar selama masa
demokrasi liberal adalah diselenggarakannya seminar pers di Tugu, Bogor tanggal
24-26 Juli 1955.
Jika dilihat dari segi komersialnya pers daerahmemang kurang
menguntungkan. Faktor penduduk yang ada disuatu daerah juga memperngaruhi
kaitannya dengan kemajuan surat kabar, selain itu juga faktor ekonomi
perdagangan serta taraf kecerdasan penduduk juga ikut mempengeruhi
maju-mundurnya surat kabar.
Dikota-kota besar seperti Medan, Bandung dan Surabaya surat
kabar dikatakan lumayan berkembang jika dibandingkan dengan kota-kota kecil.
Keterlambatan kemajuan pers didaerah disebabkan karena kebangganan akan pers
daerah yang kurang. Hal ini mungkin juga dissebabkan karena pers daerah yang
belum memperhatikan sifat-sifat yang layakuntuk dijadikan kebangaan bagi daerah
yang bersangkutan.
Sifat pers Indonesia dapat dikatakan masih regional. Artinya
tidak dapat untuk memusatkan atau konsentrasi surat kabar pada suatu tempat,
misalnya saja ibu kota. Disetiap profinsi terdapat surat kabar besar
maupun kecil yang berjumlah 79 surat kabat. 15 harian terbit di Jakarta,
selebihnya terbit didaerah-daerah.
Dalam memberikan kriteria pembedaan pers pusat dan daerah
yang ditentukan adalah tempat berdirinya. Pers pusat terbit di ibu kota dan
pers daerah terbit di suatu ibu kota profinsi atau hanya dalam sauatu kota
besar. Sebenarnay tidak ada perbedaan yang esensial antara keduanya . uang
disebut dengan pers daerah kota tempa t terbitnya pers itu dan dan daerah
sekitarnya. Dengan demikian dalam pemberitaanya pers daaerah mau tidak mau
harus memeperhatikan dan mempertimbangkan keinginan pembacanya dalam penyebaran
bereitanya yang meliputi dua macam suasana yaitu kota dan desa.
Hal yang menjadi masalah lain sat itu adalh adanya anggapam
umum bahwa pers atau media masa di tanah air memiliki andil yang besar dalam
merusak nahasa Indonesia. Meskipun demikian tidak sedikit pula yang beranggaan
bahwa pers memiliki andil dalam erkembangan bahasa Indonesia. Dari kedua
anggapan ini dapat dilihat bahwa media masa memiliki peranan besar kaitannya
dengan perkembangan bahasa Indonesia.
Sarana komunikasi vital lainnya adalah radio, sejak
proklamasi kemerdekaan penyiaran radio dikuasai oleh masyarakat Indonesia.
Setelah pengakuan kedaulatan corak penyiaran radio mengalami perubahan, yaitu
lebih digunakan untuk kepntingan nasional.
makasih informasinya....
BalasHapus